TUAPEIJAT, Alito.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar ramah tamah bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat, Tedi Guspriadi, di Aula Pendopo Bupati, Rabu (30/7/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan menjelang kunjungan lapangan Kakanwil BPN Sumbar dan rombongan ke Desa Beriulou, Kecamatan Sipora Selatan, dalam rangka penyerahan sertifikat hak milik tanah kepada masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Tedi Guspriadi beserta jajaran. Ia berharap kegiatan penyerahan sertifikat tanah pada Kamis (31/7/2025) berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat penerima.
“Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Tedi Guspriadi beserta rombongan. Besok akan dilakukan penyerahan sertifikat hak milik di Desa Beriulou. Semoga berjalan lancar dari awal hingga selesai,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menyoroti persoalan pelik terkait pertanahan di Kepulauan Mentawai. Ia menyebutkan bahwa hampir 40 hingga 50 persen masyarakat Mentawai tinggal di kawasan hutan baik itu hutan produksi, hutan lindung, maupun taman nasional yang berdampak langsung pada keterbatasan ruang gerak masyarakat dalam memanfaatkan tanah untuk menunjang kesejahteraan.
“Status kawasan hutan ini juga menghambat pembangunan daerah. Masyarakat tak bisa membangun, bertani, atau mengembangkan usaha karena status lahannya. Kami berharap ada perhatian khusus dari BPN dan kementerian terkait untuk memprioritaskan pembebasan kawasan,” jelas Rinto.
Bupati juga mengungkapkan bahwa ia bersama Asisten I belum lama ini telah bertemu dengan Menteri Kehutanan untuk membicarakan pengajuan pembebasan kawasan hutan di Mentawai. Ia berharap ada titik terang yang nantinya dapat ditindaklanjuti bersama BPN.
Tak hanya itu, Rinto turut menyinggung persoalan jual beli dan hibah tanah di Mentawai. Ia menilai bahwa proses administrasi dan hukum waris sering kali menjadi polemik, karena setelah puluhan tahun hibah dilakukan, ahli waris kerap muncul dan menuntut hak atas tanah yang telah dihibahkan oleh orang tua mereka.
“Ini sering menimbulkan konflik. Tanah yang sudah dihibahkan 20 tahun lalu, tiba-tiba diklaim lagi oleh ahli waris. Maka ini perlu penanganan yang jelas secara hukum dan administrasi,” tegas Bupati.
Rinto juga berharap agar penetapan batas wilayah dusun, desa, dan kecamatan dapat segera ditetapkan. Menurutnya, kejelasan batas wilayah penting agar proses pemekaran wilayah ke depan tidak menimbulkan sengketa atau tumpang tindih wilayah.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat Tedi Guspriadi dalam sambutannya menyampaikan komitmen BPN untuk terus mendorong percepatan reforma agraria dan memastikan hak kepemilikan tanah masyarakat dapat terlindungi secara hukum.
“Kehadiran kami di Mentawai sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Program sertifikasi ini bukan hanya soal legalitas, tapi juga membuka peluang ekonomi dan akses permodalan bagi masyarakat,” ujarnya.
Tedi juga mengapresiasi perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap isu pertanahan. Ia menegaskan bahwa BPN siap bersinergi dengan Pemkab Mentawai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan, termasuk pengusulan pembebasan kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar usulan ini mendapat perhatian. Ini penting demi masa depan masyarakat dan pembangunan Mentawai,” pungkasnya.
